Masyarakat miskin terkonsentrasi di pesisir

Lombok Utara, (Utarakita) – Masyarakat miskin di Kabupaten Lombok Utara (KLU) terkonsentrasi di wilayah pesisir. Sementara sebagian besar warga KLU hidup di pesisir. Tak heran, angka kemiskinan di KLU ini tercatat paling tinggi di NTB.

‘’Memang, angka kemiskinan KLU ini tertinggi di NTB. Tetapi, penurunan angka kemiskinan di KLU juga paling tinggi di NTB. Yang dulunya angka kemiskinannya 43 persen turun menjadi 34 persen,’’ kata Bupati Lombok Utara, H Djohan Sjamsu belum lama ini.

Djohan yakin, jika sejumlah program pemerintah di masa mendatang bisa terealisasi, tingginya angka kemiskinan masyarakat pesisir bisa ditekan lagi. Terutama kata dia, jika rencana pembangunan mega proyek Global Hub di Kecamatan Kayangan itu bisa terwujud.

Sementara itu, tingginya angka kemiskinan di wilayah pesisir KLU ini juga menjadi sorotan Wakil Bupati KLU H Najmul Ahyar ketika membuka kegiatan sosialisasi pengembangan kawasan pesisir tangguh (PKPT) di aula Bapeda KLU kemarin. Menurut Najmul, tingginya angka kemiskinan disebabkan lantaran masyarakat pesisir masih nelayan tradisional. Disamping itu, seringnya terjadi bencana juga menjadi salah satu penyebab masih tingginya angka kemiskinan tersebut.

Dalam setahun, biasanya masyarakat nelayan Lombok Utara tidak melaut selama tiga bulan. Kondisi ini disebabkan lantaran buruknya cuaca.

‘’Bencana banjir dan meluapnya air laut terjadi setiap tahun di kawasan pesisir Lombok Utara ini,’’ kata Najmul.

Najmul Menjelaskan, total luas kawasan pesisir Lombok Utara sekitar 125 kilometer. Semua kawasan pesisir ini sangat potensial untuk dikembangkan, baik untuk sektor pariwisata maupun untuk pemanfaatan kekayaan lautnya. Hanya saja kata dia, saat ini pengembangan kawasan pesisir untuk pariwisata jauh lebih menguntungkan.

Padahal sambung Najmul, potensi mengembangkan perekonomian masyarakat pesisir ini sangat besar. Saat ini saja, hampir semua hotel di tiga gili masih membeli ikan dari Bali dan membeli sayur dari pasar Kebon Rowek Ampenan.

‘’Di Pemenang kan ada pasar. Seharusnya masyarakat pesisir juga berpeluang untuk menyuplai ikan maupun sayur ke hotel-hotel di Lombok Utara ini,’’ sebutnya.

Untuk itu, Najmul berharap, program PKPT ini bisa tepat sasaran. Najmul lantas mengungkapkan salah satu kebijakan yang kurang tepat yang pernah dilakukan Pemkab KLU kepada nelayan Jambi Anom, Tanjung, di awal berdirinya kabupaten termuda NTB ini.

‘’Jangan sampai ada lagi kebijakan pemerintah yang memberikan bantuan sapi kepada nelayan. Nelayan itu tidak biasa beternak. Itu kebijakan yang kurang tepat,’’ ungkapnya. (*)

Apink Alkaff

About UTARAKITA

UTARAKITA
Portal berita dan petualangan yang menyajikan sudut pandang berbeda