Sejarah kelam di balik pesona Gili Trawangan

Hingga saat ini, perebutan lahan di Dusun Gili Trawangan, Desa Gili Indah, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat tak kunjung usai. Sejarah mencatat, selama puluhan tahun kasus ini tak pernah usai. Jalur hukum yang diharapkan mampu menjadi panglima penegak keadilan justru menjadi alat kekuasaan bagi pemilik modal. Ironisnya, aparat penegak hukum maupun aparatur negara sipil justru terseret arus kepentingan dalam memperebutkan tanah di pulau mahal ini. Segelintir oknum aparat berpangkat justeru ikut-ikutan ”merampas” tanah milik negara tersebut. Bahkan, atas dasar hukum yang dipermainkan, oknum-oknum aparat dan pemilik modal terus berusaha ”membagi-bagi” lahan yang jelas-jelas bukan haknya. Pun halnya dengan masyarakat Gili Trawangan yang tidak mengantongi alas hak tetapi tetap ngotot dan merasa memiliki.

Ini adalah keselahan para pendahulu dan pejabat Kabupaten Lombok Barat maupun penentu kebijakan tinggkat Provinsi NTB kala itu. Alhasil, masyarakat kecil yang berharap mendapat kehidupan dari pesatnya perkembangan dunia pariwisata justru kerap menjadi korban. Berikut sejarah kelam di balik pesona Gili Trawangan.

Sejak keluarnya Peraturan Daerah No. 9 tahun 1989 tentang Penetapan 15 Kawasan Pariwisata NTB yang salah satunya kawasan Gili Indah. Gili Trawangan termasuk menjadi tujuan wisata paling diminati. Namun, Gili Trawangan menimbulkan persoalan hingga kini. Persoalan itu dipicu oleh munculnya sengketa tanah antara sebagian penduduk Gili Trawangan dengan Pemda Lombok Barat.

Sekitar 1971 Gubernur NTB kala itu Wasita Kusuma melakukan peninjauan ke Gili Trawangan untuk menjajaki dibukanya perkebunan kelapa. Kunjungan itu ditindak lanjuti dengan membuka Hak Guna Usaha (HGU) perkebunan kelapa PT. Rinjani Tambora (Rinta) seluas 100 hektar di sebelah selatan dan PT. Generasi Jaya (GJ) seluas 100 hektar di bagian timur. Sementara, sisalahan seluas 100 hektar berikan bagi masyarakat di sebelah utara.

Perkebunan kelapa dimulai pada 1974. Untuk menggarap perkebunan itu mereka mendatangkan 5 orang tahanan politik dari Lombok Tengah. Sedangkan penduduk memasuki lahan yang sudah dicadangkan sejak 1976.

Sampai 1981 HGU PT Rinta tidak memperlihatkan keberhasilannya didalam mengalola HGU. Akhirnya, PT Rinta melepaskan dan menyerahkan lahan HGU kepada masyarakat melalui Camat Tanjung.

Dalam perjalanannya, PT GJ juga tidak berhasil mengembangkan perkebunan kelapa di Gili Trawangan. Namun, PT GJ tidak secara resmi melepaskan HGU, sebagaimana yang dilakukan oleh PT Rinta. PT GJ menelantarkan atau tidak melakukan perawatan sebagaimana layaknya pemegang HGU. Sebagian pohon kelapa di lokasi HGU terbakar. Karena ditelantarkan, masyarakat memanfaatkan lahan HGU PT GJ seluas 100 hektar.

Memasuki 1981, wisatawan mulai berdatangan ke Gili Trawangan. Karena belum ada sarana akomodasi, para wisatawa menginap di rumah penduduk. Hal ini memunculkan inspirasi penduduk untuk merintis usaha akomodasi dan restoran. Pada 1983, sebanyak 63 penduduk mengajukan hak kepemilikan lahan atas lahan HGU PT GJ seluas 100 hektar kepada Bupati Lombok Barat. Permohonan kepemilikan tanah itu ditindaklanjuti Bupati Lombok Barat dengan memerintahkan Camat Tanjung untuk mengadakan pemeriksaan dan mendata tanah di lokasi lahan HGU PT GJ yang dikuasai penduduk.

Setelah diteliti, lahan yang diduduki penduduk merupakan lahan bekas HGU PT GJ. Ternyata sebagian penduduk yang menguasai tanah HGU PT GJ sudah mendapatkan bagian dari lahan diperuntukkan masyarakat seluas 100 hektar. Berdasarkan Permendagri No. 5 tahun 1973, Pemda Lombok Barat menangguhkan permohonan kepemilikan oleh masyarakat terhadap lahan HGU PT GJ. Dari sinilah, kasus sengketa pertanahan muncul antara Pemerintah selaku pemberi ijin HGU dan masyarakat yang memanfaatkan lahan HGU.

Pada 1986 pemerintah mengeluarkan sertifikat HGU PT. GJ atas nama Kundang Siswara, Asep kusuma, Kurnia Chandra Kusuma, dan Sudarli. Pada tahun yang sama secara sepihak PT. GJ mengalihkan penguasaan HGU dengan kuasa khusus kepada CV. Hikmah milik Kepala Kadin Lombok Barat waktu itu, H Hasan Basri (1986) melalui akta notaris. Pada 1988 CV. Hikmah menjual kembali HGU di bawah tangan kepada PT. Gili Trawangan Indah (GTI) dengan nilai transaksi sekitar Rp 275.000.000. Data ini merupakan temuan Tim Asistensi DPRD NTB yang membantu penyelesaian kasus pertanahan Gili Trawangan.

Temuan Tim Asistensi ini juga menunjukkan bahwa selama tahun 1986 sampai 1990 PT GJ dan C Hikmah menelantarkan HGU dan tidak pernah membayar kewajiban (pajak) tahunan kepada pemerintah. Atas dasar itu, Gubernur NTB mengeluarkan SK pembatalan HGU pada 5 April 1993.

Pembatalan itu diperkuat lagi dengan SK Meneg Agraria/Kepala BPN pada 3 Agustus 1993 yang menetapkan bahwa bekas HGU PT GJ menjadi milik negara. Tim Asistensi DPRD NTB juga menemukan fakta bahwa lahan bekas HGU PT GJ dari tahun 1981 sampai 1988 telah diduduki 77 kepala keluarga. Mereka terdiri dari petani sebanyak 59 KK dan pengusaha akomodasi pariwisata 18 orang.

Bupati Lombok Barat menindaklanjuti penangguhan permohonan kepemilikan lahan oleh 63 orang di atas terhadap bekas HGU PT GJ dengan pendataan ulang lahan yang sudah dibuka. Selain itu, Pemda Lobar melakukan pendataan penduduk dan luas lahan yang diminta pemohon. Tindakan ini menimbulkan keresahan penduduk yang tinggal di lokasi bekas HGU PT GJ. Tetapi, mereka tetap bertahan di lokasi bekas HGU itu. Atas pertimbangan itu, Pemda Lobar membentuk tim penyelesaian sengketa tanah pada 1988 yang beranggotakan beberapa instansi terkait. Dari hasil pertemuan Pemda Lobar, tim itu membuat dua kebijakan penting. Pertama, 18 pengusaha akomodasi pariwisata diberikan ijin melanjutkan usahanya dengan batas lima kamar. Mereka diberi ganti rugi untuk pindah berupa tanah 15 are dan ganti ongkos pindah untuk penginapan Rp. 50 riu dan restoran Rp. 100 ribu. Kedua, para petani mendapat ganti rugi Rp 150.000 untuk lahan garapan dan ganti rugi tanaman, serta pemindahan rumah sebesar Rp 50 ribu. Jika bersedia ditransmigrasikan, atau diberi lahan non akomodasi seluas masing-masing tiga are di luar lokasi sengketa.

Ditengah-tengah sengketa tanah semakin memuncak, wisatawan mancanegara semakin membanjiri Gili Trawangan. Kondisi itu tidak menyurutkan penduduk tetap membangun usaha akomodasi dan restoran. Kehidupan sebagian penduduk mulai berubah, mereka mulai meninggalkan profesi sebelumnya sebagai petani dan nelayan. Pendapatan penduduk semakin membaik. Usaha pariwisata lebih jauh menjanjikan ketimban mata pekerjaan mereka selama ini sebagai petani dan nelayan.

Pada 1989, warga bersama bekas pemegang HGU lainnya, Sudarli mengajukan penyesuaian status HGU di Gili Trawangan kepada Deparpostel dan BKPMD NTB di bawah payung PT. Pesona Trawangan Sun Set. Pada tahun yang sama, Bupati Lobar mengeluarkan rekomendasi kepada PT GTI untuk mengelola lahan bekas HGU seluas 75 hektar. Pada tahun yang sama pula, Dinas Perkebunan NTB mengidentifikasi HGU di Gili Trawangan sebagai perkebunan kelas lima yang terlantar. Kemudian pada akhir 1989 LBH Tri Sukses Mataram selaku kuasa hukum penduduk menggugat Pemerintah RI c/q Dinas Perkebunan NTB dan BPN NTB di PN Mataram. Alasan gugatan itu di antaranya pemerintah melalaikan tugasnya melakukan pengawasan pelaksanaan HGU, pemegang HGU menelantarkan lahannya, dan pemerintah tidak mencabut HGU. Atas alasan tersebut, penggugat meminta agar lahan HGU dikembalikan menjadi tanah negara bebas dan kepemilikannya diberikan kepada penduduk.

Sekitar 1990 PN Mataram melalui dua keputusan No. 088/PDT/G/1990/PN tanggal 22 April 1990 menolak gugatan penduduk. Melalui LBH Tri Sukses, penduduk menggugat kembali pemerintah c/q Menteri Pertanian RI dan Dinas Perkebunan NTB atas alasan sama dengan gugatan pertama. Sekali lagi gugatan penduduk kandas di PN Mataram. Kemudian penduduk mengajukan banding di Pengadilan Tinggi Mataram. Upaya litigasi terakhir inipun mangalami nasib sama alias kalah seperti tertuang dalam keputusan PT Mataram No. 96/PDT/1991/PT NTB.

Dalam perjalanannya, sengketa pertanahan Gili Trawangan bukan saja melibatkan masyarakat dan Pemda Lobar, tetapi juga antar pengusaha, bekas pemegang HGU, PT GJ dan PT Gili Trawangan Indah. Pada waktu hampir bersamaan, BPKM menyetujui rencana PT GTI untuk mendapatkan fasilitas PMDN.

Perkembangan pariwisata di Gili Trawangan mendorong bekas pemegang HGU PT GJ, Kurnia Chandra Kusuma, Kundang Siswara dan Asep Kusuma ingin mendapatkan hak atas tanah bekas HGU yang telah dicabut ijinnya. Melalui kuasa hukum LBH Tri Sukses Mataram, mereka menggugat HL Hasan Basri (CV. Hikmah), Agus Hadi Sunarto alias Ang Han Sin (pemegang Hak Pengelolaan PT GTI) dan Bupati Lobar Dr H Mudjitahid yang didaftarkan ke Pengadilan Negeri Mataram.

Karena upaya pengosongan tidak berhasil, HL Hasan Basri dan PT GTI “menggandeng” Bupati Lobar Drs HL Mudjitahid untuk menggusur warga dan mencabut HGU P GJ. Dalam proses penyelesaian kasus Gili Trawangan, Tim bentukan Pemda Lombok Barat telah mengupayakan melakukan pertemuan dengan penduduk. Tetapi upaya itu tidak menghasilkan solusi yang memuaskan penduduk. Karena pertemuan itu dianggap tidak dialogis, sebagian penduduk di lokasi sengketa menolak menghadiri pertemuan penyelesaian sengketa..

Penduduk merasa diperlakukan tidak adil dengan kebijakan Pemda di atas, sehingga penduduk tetap bertahan dan menolak kompensasi sebagaimana ditawarkan oleh Tim Pemda Lobar. Karena penduduk menolak pindah, Pemda Lobar melakukan penggusuran atas penginapan dan restoran di lokasi konflik (1992). Sekitar 40 bangunan rumah, restoran, kios, dan penginapan penduduk dirobohkan. Tindakan penggusuran ini akhirnya meluluhkan semangat sebagian penduduk baik pengusaha bungalow maupun petani. Mereka menerima kompensasi berupa lahan dan sejumlah uang sebagaimana yang ditawarkan oleh Tim Pemda Lobar. Sebelumnya, Pemda melakukan intimidasi terhadap penduduk baik melibatkan Sospol maupun aparat keamanan agar penduduk keluar dari lahan konflik.

Dengan penggantian tanah dan ganti rugi itu, Pemda Lombok Barat mengklaim sudah menyelesaikan masalah tanah bekas HGU. Belakangan penduduk mengetahui bahwa sebagian di antara penerima ganti rugi itu bukan penduduk yang bersengketa, melainkan orang luar yang tinggal di Gili Trawangan. Sementara, penduduk yang menolak kompensasi tidak menduduki kembali lahan sengketa. Mereka membangun kembali penginapan dan restoran serta pemukiman.

Peristiwa penggusuran kedua terulang kembali (1993). Kali ini sasarannya bukan saja bungalow dan restoran, tetapi juga beberapa rumah penduduk yang tinggal di dalam. Tidak lama berselang setelah itu, penduduk membangun kembali pemukiman dan usaha pariwisata mereka. BBaik yang sudah menerima ganti rugi maupun yang menolak. Untuk sementara, mereka dapat menikmati usaha pariwisata sambil menggarap lahan mereka, sebelum terjadi penggusuran ketiga ((1995).

Hiruk pikuk sengketa lahan bekas HGU di lapangan tidak dihiraukan Pemda Lobar. Berdasarkan SK GubernurNTB tertanggal 5 April 1993 No. 593/189/001, HGU PT GJ atas nama Sudarli, Kurnia Chandra Kusuma, Kundang Siswara dan Asep kusuma dibatalkan. Sebelum SK Gubernur NTB tertanggal 5 April 1993 dan SK Meneg Agraria/Kepala BPN 3 Agustus 1993 tentang pembatalan HGU PT GJ dikeluarkan, PT GTI telah mendapat ijin penanaman modal dari BKPMD NTB (18 Mei 1992). Dan pada 1994, P GTI mendapatkan ijin lokasi dari BPN (16 November 1994). Kemudian pada 1995 Pemda NTB dan PT GTI secara resmi melakukan kontrak produksi atas lahan bekas HGU seluas 65 hektar dengan status Hak Pengelolaan (HPL).

Nilai investiasi HPL PT GTI saat itu sekitar Rp 39 milyar dengan masa kontrak produksi selama 35 tahun dan dapat diperpanjang. Nantinya, Pemda Lobar akan memperoleh royalti sebesar Rp 22,5 juta per tahun dengan penambahan 5 % setiap lima tahun.

Tidak lama berselang setelah PT GTI memperoleh HPL, Pemda Lobar melakukan penggusuran besar-besaran (1995). Kali ini, Pemda didukung segenap kekuatan untuk melakukan eksekusi penggusuran. Puluhan aparat kepolisian dan militer dikerahkan untuk mengamankan perlawanan penduduk. Pemda juga mendatangkan ratusan masyarakat yang didatangkan dari Desa Pemenang dan sekitarnya untuk menggusur dan melakukan pembersihan rumah dan sarana akomodasi penduduk. Tidak kurang 90 bangunan rumah, penginapan, restoran, dan kios penduduk dirobohkan.

Setelah penggusuran pada 1995, Pemda memberi ganti rugi uang dan lahan kepada penduduk sebanyak 27 orang masing-masing 12 are di atas lahan bekas HGU seluas 10 hektar untuk usaha akomodasi dan tiga are untuk pemukiman di lahan bekas HGU PT Rinta. Pemberian ganti rugi itu berdasarkan SK Bupati Lombok Barat No. 2056 tanggal 25 September 1998. SK Bupati itu sekaligus memperkuat SK Kepala Badan Pertanahan Lombok Barat tanggal 24 Juni 1998 tentang Pemberian Ijin Lokasi untuk Keperluan Pembangunan Pondok Wisata di lokasi yang sama.

Penggusuran 1995 tidak menyurutkan penduduk untuk tetap menduduki tanah sengketa. Sebagai bentuk resistensi, penduduk mendirikan rumah-rumah makan di sepanjang pantai lahan sengketa. Penduduk, terutama perempuan dan anak-anak merusak pagar-pagar pembatas PT GTI.

Belum kelar perjuangan warga menghadapi PT GTI, warga Gili Trawangan kembali memperjuangkan haknya atas lahan yang dikuasai PT Wanawisata Alam Hayati (WAH). Status lahan PT WAH ini tidak berbeda dengan status lahan PT GTI. Keduanya, sama-sama menelantarkan tanah tersebut.

Dulunya, PT WAH ini berbentuk yayasan yang nota bene bergerak dibidang sosial. Tanpa alasan yang jelas, yayasan di bawah naungan Departeman Kehutanan ini menguasai 25 hektar ini berubah bentuk menjadi PT. Karena ditelantarkkan, warga menduduki sebagian lahan tersebut. Kini, lahan itu tinggal 13 hektar.

Masalah sama kembali muncul. PT WAH yang dipimpin mantan pejabat rezim orde baru dan berkantor di Jakarta ini juga tidak pernah memanfaatkan lahan tersebut. Sementara dalam aturan, lahan itu harus segera dimanfaatkan setelah HGU atau HGB diterbitkan.

Karena PT WAH dinilai menelantarkan lahan tersebut, warga setempat kembali menguasai lahan itu. Terang saja, PT WAH tidak mau lahan berstatus HGB itu dikuasai warga. Untuk menyelesaikan sengketa ini, PT WAH menggunakan tangan-tangan hukum. Kades Gili Indah HM Taufik, Kadus Gili Trawangan Zainuddin, dan beberapa warga yang menguasai lahan itu dipolisikan.

Kades, Kadus, dan beberapa warga Gili Trawangan sudah bolak balik menjalani pemeriksaan di Polda NTB. Maklum, si pemegang HGB tergolong orang berduit. Ketika sengketa lahan ini semakin memanas. Kades Gili Indah HM Taufik tiba-tiba mengaku mengantongi surat kuasa dari Abdullah Jufri yang mengaku orang PT WAH. Merasa mengantongi surat kuasa itu, Kades Gili Indah mulai melakukan manuver. Bahkan, lahan sengketa itu dikabarkan akan dijual.

Namun, pihak PT WAH justru membantah telah memberikan kuasa kepada Abdullah Jufri. Menurut Direktur PT WAH Brotohadi, satu-satunya orang yang diberikan kuasa dari PT WAH adalah Sukirno.Tidak lain, Sukirno ini adalah pelapor penggergahan lahan sampai Kades Gili Indah,Kadus Gili Trawangan, dan sejumlah warga Gili Trawangan dipolisikan.

Belakangan, perebutan lahan antara warga Gili Trawangan dengan PT Wanawisata Alam Hayati(WAH) dan PT Gili Trawangan Indah (GTI) mulai memasuki babak baru. Sengketa tanah yang sudah berlangsung belasan tahun ini kini sudah memasuki ranah DPR RI.

Karena secara kebetulan, saat ini DPR RI berniat mencabut hak guna usaha (HGU) maupun hak guna bangun (HGB) atas lahan-lahan yang selama ini dikuasai BUMN atau kaki tangannya. Alasannya, karena BUMN tersebut mengaku selalu rugi. Akibatnya, setiap tahun Negara dibuat memberikan subsidi. Parahnya lagi, BUMN yang diberi kepercayaan mengolah lahan milik negara tersebut menelantarkan lahan-lahan tersebut. Sementara sebagian dari lahan itu sudah ditempati warga setempat.

Kesal dengan ulah BUMN ini, anggota DPR RI dari Komisi II berniat mencabut HGU maupuan HGB atas BUMN tersebut. Melihat adanya peluang itu, sejumah tokoh masyarakat Gilii Trawangan mengadukan persoalan serupa ke komisi II DPR RI belum lama ini. Hasilnya, komisi II DPR RI memberikan dukungan penuh atas perjuangan warga Gili Trawangan untuk mendapatkan haknya.

Tidak itu saja, perjuangan warga Gili Trawangan ini mendapat dukungan yang tidak kalah penuhnya dari anggota DPRD Lombok Utara.

Anehnya lagi, ketika sengketa lahan ini mulai memuncak, hubungan antara Kades Gili Indah dengan pihak PT WAH mulai akur. Padahal sebelumnya, PT WAH mempolisikan Taufik. Keberatan dipolisikan, Taufik sempat mengancam akan melaporkan kembali pihak PT WAH.

Mendengar ada kabar akan ada pencabutan HGU dan HGB dari DPR RI, segelintir warga mulai mengkapling sisa lahan PT GTI.

Atas rencana pencabutan HGU dan HGB tersebut, pihak PT WAH melalui Sukirno mengaku, saat ini status lahan tersebut murni milik suasta. Padahal dulunya lahan itu milik negara dan berstatus HGU yang kemudian dilanjutkan dengan HGB.

Lantas dari mana pihak suasta ini bisa menguasai lahan milik negara itu? Sementara, lahan milik negara tersebut diharamkan untuk diperjualbelikan? Sukirno tidak bisa mengomentari.(*)

 

About UTARAKITA

UTARAKITA
Portal berita dan petualangan yang menyajikan sudut pandang berbeda