Total aset KLU Rp 833 miliar lebih

Lombok Utara (Utarakita) – Total aset Kabupaten Lombok Utara (KLU, Nusa Tenggara Barat per Desember 2014 sebesar Rp 833 miliar lebih. Dari seluruh aset tersebut, Dinas Pekerjaan Umum tercatat memiliki aset terbesar, yakni sekitar Rp 396,5 miliar yang disusul aset Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga yang mencapai Rp 179,1 miliar.

‘’Total aset KLU ini merupakan inventarisasi barang berdasarkan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Lombok Utara per 31 Desember 2014,’’ jelas Kabid Aset Dinas Pendapatan, Keuangan, dan Aset Daerah KLU, belum lama ini.

Dari totel aset yang dimiliki Pemda KLU ini, aset tanah seluas 24 are di Gili Trawangan dan tanah seluas 80 are di Amor-Amor, Kayangan, belum tercatat. Pasalnya, Kabupaten Lombok Barat belum menyerahkan kedua aset tersebut kepada KLU. Padahal, Undang-Undang nomor 26/2008 tentang pembantukan KLU sudah jelas mengatur soal aset tersebut. ‘’Soal aset tanah di Gili Trawangan dan Amor-Amor, ini hanya persoalan ikhlas dan tidak ikhlas saja,’’ ungkap Ketua Komisi 1 DPRD KLU Ardianto.

Sesuai UU nomor 26/2008 pasal 14 ayat 3 itu jelas Ardianto, penyerahan aset dan dokumen harus diserahkan paling lambat tiga tahun sejak pelantikan penjabat bupati. Apabila penyerahan aset ini tidak dilaksanakan beber Ardianto, sesuai undang-undang 26 tahun 2008 itu, Gubernur NTB wajib menyelesaikannya. ‘’Artinya, penyerahan aset dari Pemda Lobar ke Pemda Lombok Utara ini sudah jelas diatur dalam undang-undang. Ini bukan soal ahli waris,’’ tegasnya.

Sementara itu, data rekapitulasi inventarisasi aset Pemda Lombok Utara juga menunjukkan, aset SKPD yang paling sedikit dimiliki Kantor Kesatuan Bangsa, dan Politik KLU yang hanya Rp 741,4 juta. Sedangkan Kantor Pelayanan Izin Terpadu (KPT) KLU hanya memiliki aset sedikit lebih besar ketimbang Kesbangpol, yakni Rp 807,1 juta. ‘’Kantor kami baru terbentuk pada 2013 lalu. Tapi kami sudah mampu memberikan masukan pendapatan asli daerah sekitar Rp 3 miliar untuk 2015 ini,’’ kata Kepala KPT Sumadi SH di tempat terpisah.

Sumadi membeberkan, hampir sebagian besar kantor dan pertokoan yang ada di Lombok Utara ini belum mengantongi izin. Masalahnya kata dia, kantor dan pertokoan tersebut sudah berdiri terlebih dahulu ketimbang aturan perizinan ini lahir.

Begitu pun halnya dengan izin di kawasan strategis di Desa Gili Indah, Kecamatan Pemenang, KLU. Menurut Sumadi, hampir semua hotel dan restauran di Gili Trawangan melanggar aturan roi pantai. Tetapi kata dia, ketiga gili ini merupakan kawasan khusus yang memerlukan penanganan khusus pula.

‘’Jika kita menggunakan aturan yang sebenarnya, semua hotel dan restauran di Gili Trawangan itu habis semua,’’ ungkap Sumadi. (Apink Alkaff)

About UTARAKITA

UTARAKITA
Portal berita dan petualangan yang menyajikan sudut pandang berbeda