Menjelang Pilkda KLU, seluruh aparatur sipil negara (ASN) eselon dua dan tiga di lingkup Pemda Lombok Utara menandatangani pernyataan netralitas di aula kantor Bupati KLU, Senin (31/8).

Mengkhawatirkan, netralitas aparatur sipil negara KLU

Lombok Utara (Utarakita) – Netralitas aparatur sipil negara (ASN) menjelang Pilkada 2015 Kabupaten Lombok Utara (KLU), Nusa Tenggara Barat (NTB) menghawatirkan. Untuk itu, Penjabat Bupati KLU Ashari SH MH mengumpulkan seluruh pejabat eselon dua dan tiga di lingkup Pemda KLU untuk menandatangani pernyataan netralitas di aula kantor Bupati KLU, Senin (31/8).

Penandatanganan pernyataan netralitas ini dihadiri sekitar 127 pejabat dari seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Kabupaten Lombok Utara. Selain disaksikan Penjabat Bupati KLU dan Sekda Pemkab Lombok Utara H Suardi, acara ini juga dihadiri Kapolres persiapan Lombok Utara dan perwira penghubung dari TNI AD.

Sepertinya, kekhawatiran Penjabat Bupati KLU ini cukup beralasan. Karena, sepak terjang sejumlah oknum pejabat KLU dalam arena pilkada sudah menjadi rahasia umum. ‘’Netralitas aparatur sipil negara ini perlu ditegakkan. Ini merupakan langkah improvisasi yang kami lakukan untuk menguatkan posisi PNS dalam Pilkada KLU. Bahwa kita berada di posisi tengah-tengah,’’ kata Ashari kepada wartawan usai penandatanganan pernyataan netralitas ASN tersebut.

Kepada wartawan di ruang kerjanya, Ashari kembali menegaskan agar seluruh aparatur sipil negara KLU tidak bermain api. Ashari juga mengakui bahwa ada indikasi sejumlah oknum pejabat yang ikut berpolitik praktis. ‘’Jangan bermain api, nanti bisa terbakar. PNS jangan ikut terlibat dalam politik praktis, apalagi ikut-ikutan mengerahkan masa. Ini peringatan saya yang terakhir,’’ tegas Ashari.

Untuk memantau langsung, Ashari mengaku, dirinya akan lebih sering melakukan inspeksi mendadak ke sejumlah instansi. Disamping itu, untuk memantau netralitas ASN ini, Ashari membuat tim yang diketuai Sekda Kabupaten Lombok Utara, Suardi.

Jika nantinya ada aparatur sipil negara yang terbukti terlibat dalam politik praktis, Ashari berjanji akan memberikan tindakan tegas. ‘’Kalau ada oknum aparatur sipil negara Pemda KLU terbukti terlibat politik praktis, akan kita geser dari jabatannya,’’ ungkap Ashari. (Apink Alkaff)

About apink alkaff

apink alkaff
Tentang penulis: Lahir di Mambalan, Gunungsari, Lombok Barat, NTB. Pernah bekerja sebagai wartawan Lombok Post selama 10 tahun (2002-2012). Juga pernah menjadi kuli tinta di Jawa Pos News Network (2007-2008). Sempat juga menjadi jurnalis LKBN Antara Mataram (2015). Dan kini, menulis di Utarakita.com