Telok Kodek, salah jalur wisata andalan KLU yang minim penerangan jalan umum.

Jalur Wisata Klui-Pemenang Minim Penerangan Jalan

Lombok Utara (Utarakita) – Jalur wisata yang paling populer di Lombok Utara sangat minim penerangan jalan umum (PJU). Sejumlah titik (spot) yang biasanya ramai disinggahi wisatawan lokal maupun asing ini gelap gulita. Dari Dusun Klui, Lendang Luar, Mangsit, Malimbu, Malaka, Nipah, Stangi, Telok Borok, Kecinan, Mentigi, Telok Kodek, Telok Nara, sampai simpang empat Pemenang, Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat, lampu penerangan jalannya bisa dihitung dengan jari. Padahal, pajak penerangan jalan umum untuk kebutuhan jalur wisata favorit Lombok Utara ini selalu dibayar masyarakat setiap pembelian pulsa listrik.

Seperti yang ramai diberitakan belakangan ini, banyak masyarakat tidak tahu beberapa pajak yang dikenakan setiap kali membeli pulsa listrik. Persoalan adanya mafia pulsa listrik inilah yang belakangan membuka mata masyarakat terbuka lebar.

Potongan pajak PJU ini tidak hanya tertera dalam setiap pembelian pulsa listrik per transaksi,. Tapi juga berlaku untuk pelanggan PLN yang menggunakan sistem pascabayar. Setiap transaksi pembelian listrik ini dikenakan PJU berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Besaran pajaknya menjadi kewenangan pemda setempat untuk mengaturnya. Ada yang dua persen, enam persen, dan ada juga dikenakan pajak 10 persen.

Tikungan Tanjung Serungga antara Dusun Telok Borok dan Dusun Kecinan, Lombok Utara yg tidak ada lampu penerangan jalan umum.

Tikungan Tanjung Serungga antara Dusun Telok Borok dan Dusun Kecinan, Lombok Utara yg tidak ada lampu penerangan jalan umum.

Pertanyaan kemudian muncul, apakah pajak penerangan jalan ini sudah digunakan sepenuhnya untuk penerangan jalan di masing-masing daerah?
Kalau belum ada lampu penerangan jalan, masyarakat di suatu daerah yang lampu jalannya mati atau tidak ada lampu sama sekali, berhak protes ke pemda setempat. Karena, masyarakat memang sudah bayar pajak penerangan jalan umum tersebut setiap bulan.
Kasus dugaan adanya mafia token listrik ini pun membuka mata masyarakat Kabupaten Lombok Utara. Buktinya, Kasim, warga Telok Borok, Desa Malaka, Kecamatan Pemenang mulai menanyakan haknya. ‘’Kalau memang kita sudah bayar pajak penerangan jalan umum, mana lampu penerangan di sepanjang jalan Klui sampai Pemenang ini,’’ ungkap Kasim, pria 55 tahun yang sehari-harinya berprofesi sebagai nelayan ini, Rabu (9/9).

Tidak itu saja, perangan jalan di tiga gili yang menjadi daerah tujuan wisata andalan NTB pun mengalami nasib yang sama. ‘’Sebagian besar lampu penerangan jalan umum di Gili Trawangan , Gili Meno, dan Gili Air pun saat ini masih sangat minim. Padahal, ketiga pulau ini menyumbang pajak terbesar untuk daerah,’’ tambah Fathoni, pelaku wisata asal Cakranegara, Mataram. (Apink Alkaff)

About apink alkaff

apink alkaff
Tentang penulis: Lahir di Mambalan, Gunungsari, Lombok Barat, NTB. Pernah bekerja sebagai wartawan Lombok Post selama 10 tahun (2002-2012). Juga pernah menjadi kuli tinta di Jawa Pos News Network (2007-2008). Sempat juga menjadi jurnalis LKBN Antara Mataram (2015). Dan kini, menulis di Utarakita.com