H Djohan Sjamsu, calon Bupati Kabupaten Lombok Utara, NTB saat berorasi dalam kampanye tatap muka di kantor Partai Nasdem Lombok Utara, Minggu (13/9).

Djohan Sjamsu: Mutasi yang Dipaksakan itu Tidak Etis – UTARAKITA

‘’Mutasi akan mengganggu stabilitas politik Lombok Utara’’

Lombok Utara – Mutasi yang kabarnya akan dipaksakan Penjabat Bupati Kabupaten Lombok Utara (KLU) Ashari SH MH dinilai sangat tidak etis. ‘’Kalau ada mutasi, itu harus ada dasarnya dan harus dipertimbangkan matang-matang. Jika saat ini dilakukan mutasi, itu sangat tidak etis,’’ kata H Djohan Sjamsu, calon kuat Bupati KLU kepada wartawan usai kampanye tatap muka di markas Partai Nasdem Lombok Utara, Minggu sore (13/9).

Memang kata Djohan, mutasi itu terserah Penjabat Bupati KLU. Tetapi tegasnya, tugas pokok seorang penjabat bupati itu adalah menyelenggarakan pilkada dan tidak ada yang mengatakan tugas penjabat bupati itu melakukan mutasi.

Saat ini terang Djohan, kita memasuki akhir tahun anggaran. Kalau mutasi dilakukan di akhir tahun anggaran, akan berdampak tidak baik kepada Lombok Utara. ‘’Ini akhir tahun anggaran. Berikan kepercayaan kepada orang yang memegang jabatan. Sekali lagi, mutasi itu harus dipertimbangkan matang-matang,’’ tegas Djohan dengan wajah serius.

Pasangan Jadi (Djohan Sjamsu-Mariadi).

Pasangan Jadi (Djohan Sjamsu-Mariadi).

Calon Wakil Bupati KLU Mariadi juga mengaku terkejut dengan isu mutasi yang berkembang belakangan ini. Menurut Ketua DPRD KLU nonaktif ini, untuk mengukur kinerja pejabat itu tidak cukup hanya tiga bulan. ‘’Ada apa dengan mutasi ini?’’ ungkap Mariadi dengan nada tinggi.

Kalau ada mutasi kata politisi Partai Golkar ini, itu akan sangat mengganggu stabilitas politik Lombok Utara yang akan menggelar pilkada. Bahkan, ia khawatir mutasi yang diisukan akan dilakukan Penjabat Bupati KLU ini akan mengganggu stabilitas keamanan daerah.

Lebih jauh diungkapkan Mariadi, penandatanganan pernyataan netralitas aparatur sipil negara dalam Pilkada KLU beberapa waktu lalu itu sudah baik. Tentu, pernyataan itu juga menuntut netralitas Penjabat Bupati dan Sekda KLU juga. ‘’Semua penyelenggara pemerintah, dari bupati, sekda sampai pegawai paling bawah harus netral dalam Pilkada Lombok Utara ini,’’ ujar Mariadi. (Apink Alkaff)

 

About apink alkaff

apink alkaff
Tentang penulis: Lahir di Mambalan, Gunungsari, Lombok Barat, NTB. Pernah bekerja sebagai wartawan Lombok Post selama 10 tahun (2002-2012). Juga pernah menjadi kuli tinta di Jawa Pos News Network (2007-2008). Sempat juga menjadi jurnalis LKBN Antara Mataram (2015). Dan kini, menulis di Utarakita.com
  • Amaq Nisa

    Terlepas dari perosalan politik, mutasi pada masa ini memang sangat mengganggu stabilitas , banyak kegiatan SKPD akan di Install ulang proses eksekusinya itu berdampak pada terhambatnya pembangunan