Hari Jadi KLU 21 Juli 2008, Gedung DPR RI, Jakarta. (photo: Apink Alkaff)

Mengingat Kembali Hari Jadi Kabupaten Lombok Utara – UTARAKITA

Mendagri kala itu Mardiyanto, didampingi Gubernur NTB TGH Zainul Majdi, Wakil Gubernur NTB Badrul Munir, Bupati Lobar H Izzul Islam menandatangani prasasti Hari jadi KLU. (photo: Apink Alkaff)

Mendagri kala itu Mardiyanto, didampingi Gubernur NTB TGH Zainul Majdi, Wakil Gubernur NTB Badrul Munir, Bupati Lobar H Izzul Islam menandatangani prasasti Hari jadi KLU. (photo: Apink Alkaff)

LOMBOK UTARA – Cita-cita masyarakat Lombok Utara untuk menjadi daerah otonom sendiri dikawal Komite Pemekaran Kabupaten Lombok Barat. Berdasarkan Keputusan Bupati Lobar No 582/93/PEM/2003, KPKLU bertugas mengkoordinasikan seluruh kegiatan dalam menyiapkan persyaratan pemekaran Kabupaten Lombok Barat. Dalam perjalanannya Komite tersebut tidak dapat menjalankan tugas sebagaimana mestinya. Sehingga, atas dasar aspirasi berbagai komponen masyarakat Lombok Utara termasuk mahasiswa yang tergabung dalam Forum Komunikasi Mahasiswa Lombok Utara (FKMLU).

Pada tahun 2005 kepengurusan Komite Pemekaran Kabupaten Lombok Barat tersebut disempurnakan melalui Keputusan Bupati Lombok Barat Nomor 04/03/Pem/2005 dengan Ketua Umum H Djohan Sjamsu SH dan Datu Rahdin Djayawangsa SH sebagai Sekretaris Umum. Selain menetapkan Komite Pemekaran Kabupaten Lombok Barat, dalam Keputusan Bupati tersebut juga ditetapkan Tim Pengkajian Pemekaran Kabupaten Lombok Barat yang diketuai oleh Dr. Ridawan, M.S. (Almarhum).

Usai pelantikan Penjabat Bupati KLU pertama HL Bakri, didampingi Bupati pertama dan Wakil Bupati KLU nonaktif H Djohan Sjamsu - H Najmul Ahyar, dan Sekda KLU saat ini Suardi.

Usai pelantikan Penjabat Bupati KLU pertama HL Bakri, didampingi Bupati pertama dan Wakil Bupati KLU nonaktif H Djohan Sjamsu – H Najmul Ahyar, dan Sekda KLU saat ini Suardi.

Dengan bermodal semangat tinggi dalam nuansa kebersamaan antara seluruh lapisan masyarakat Lombok Utara, Komite dan Tim Pengkajian Pemekaran Kabupaten Lombok Barat dengan dukungan penuh Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat, maka tersusunlah hasil Kajian Pembentukan Kabupaten Lombok Barat yang menyimpulkan bahwa Lombok Utara dari sisi teknis kewilayahan dan administratif memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai daerah otonomi baru.

Berdasarkan kajian tersebut, Komite segera menindaklanjuti dengan mengajukan permohonan rekomendasi dan persetujuan pembentukan Kabupaten Lombok Utara kepada Pemerintahan Daerah secara berjenjang, Pemerintah Pusat, DPD RI dan DPR RI melalui penggunaan hak inisiatif DPR. Komunikasi aktif yang dibangun Komite secara formal maupun nonformal, baik lisan maupun tertulis serta secara langsung maupun tidak langsung, menghasilkan rekomendasi dan atau persetujuan yang diperlukan untuk memenuhi persyaratan pembentukan daerah otonomi baru.

Tokoh masyarakat KLU yang menghadiri penandatangan Hari Jadi KLU dan pelantikan penjabat Bupati KLU pertama. (photo Apink Alkaff)

Tokoh masyarakat KLU yang menghadiri penandatangan Hari Jadi KLU dan pelantikan penjabat Bupati KLU pertama. (photo Apink Alkaff)

Setelah melalui proses pembahasan yang cukup panjang di Komisi II DPR, Badan Legislasi Nasional (Balegnas), Dewan Perwakilan Daerah dan Panitia Musyawarah DPR Republik Indonesia, akhirnya usul Pemekaran  Kabupaten Lombok Barat ditindaklanjuti dengan mengagendakan pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten Lombok Utara.

Usulan pembahasan ini tertuang dalam Surat Ketua DPR-RI Nomor R.U.02/8231/DPR-RI/2007 yang selanjutnya mendapat persetujuan dari Presiden Republik Indonesia dengan Surat Presiden Republik Indonesia Nomor R.68/Pres/12/2007 tanggal 10 Desember 2007.

Dalam Sidang Paripurna tanggal 24 Juni 2008, DPR-RI menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pembentukan Kabupaten     Lombok Utara di Provinsi Nusa Tenggara Barat menjadi Undang-Undang yang selanjutnya disyahkan oleh Presiden Republik Indonesia menjadi Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2008 pada tanggal 21 Juli 2008 dan menempatkan                                       di dalam lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008  Nomor 99 tentang Pembentukan Kabupaten Lombok Utara di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Oleh karena itu secara yuridis Kabupaten Lombok Utara terbentuk pada             Tanggal 21 Juli 2008 dan diperingati setiap tahun oleh Pemerintah dan Masyarakat Lombok Utara sebagai Hari Ulang Tahun Kabupaten Lombok Utara. (*)

Sumber: lombokutarakab.go.id

Pejabat terasa KLU pertama di Hari Jadi KLU 1 2009. (photo: Apink Alkaff)

Pejabat terasa KLU pertama di Hari Jadi KLU 1 2009. (photo: Apink Alkaff)

Pertama kali merah-putih berkibar di ulang tahun Hari Jadi pertama KLU. (photo:Apink Alkaff)

Pertama kali merah-putih berkibar di ulang tahun Hari Jadi pertama KLU. (photo:Apink Alkaff)

Ahmad Aludi atau akrab disapa Algas AR (alm), tokoh pers NTB yang mengawal terbentuknya KLU. (photo: Apink Alkaff)

Ahmad Aludi atau akrab disapa Algas AR (alm), tokoh pers NTB yang mengawal terbentuknya KLU. (photo: Apink Alkaff)

Anggota DPRD KLU pertama. (photo: Apink Alkaff)

Anggota DPRD KLU pertama. (photo:Apink Alkaff)

 

 

 

 

 

 

[modal_login_button size=btn-large align=rhl-left]

About apink alkaff

apink alkaff
Tentang penulis: Lahir di Mambalan, Gunungsari, Lombok Barat, NTB. Pernah bekerja sebagai wartawan Lombok Post selama 10 tahun (2002-2012). Juga pernah menjadi kuli tinta di Jawa Pos News Network (2007-2008). Sempat juga menjadi jurnalis LKBN Antara Mataram (2015). Dan kini, menulis di Utarakita.com
  • sandi

    Skdr info bahwa saat itu komite pembentukan KLU yg dipimpin pak djohan jg sering berdiskusi dg mahasiswa jogja (ipmlu), terbukti secara khusus tim komite pernah berkunjung ke sekretariat ipmlu di daerah jalan magelang beberapa bulan sblm pengentukan palu di DPR RI dan secara khusus rombongan anggota IPMLU jg ikut serta menghadiri perersmian di DPR waktu itu