Pejabat Kabupaten Lombok Utara saat menandatangani pernyataan netralitas aparatur sipil negara KLU belum lama ini.

Hindari Gaduh, Menteri PAN&RB Imbau Kepala Daerah yang Gelar Pilkada Tidak Lakukan Mutasi Pejabat – UTARAKITA

JAKARTA – Guna menghindari kegaduhan, gangguan stabilitas politik dan keamanan, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN&RB) Yuddy Chrisnandi mengimbau para kepala daerah yang akan menggelar Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak pada 9 Desember mendatang tidak melakukan rotasi atau mutasi pejabat di lingkungan pemerintah daerah.

“Kan pilkada tinggal dua bulan lagi, tepatnya tanggal 9 Desember 2015. Pimpinan daerah, terutama yang akan menggelar Pilkada tidak perlu melakukan mutasi atau rotasi dulu, karena justru akan menimbulkan polemik,” kata Yuddy saat meninjau Kebun Raya Cibodas, Bogor, Jabar, Sabtu (3/10) lalu.

Yuddy menilai, rotasi atau mutasi pejabat Aparatur Sipil Negara (ASN) di sejumlah daerah menjelang Pilkada sebagai tindakan tidak wajar. Semestinya, lanjut Yuddy,  pejabat daerah mampu menciptakan suasana kerja yang kondusif menjelang pilkada. Bukannya membuat kebijakan-kebijakan yang kontroversial atau menimbulkan polemik, termasuk masalah rotasi.

Menteri PAN&RB itu kembali menekankan pentingnya netralitas ASN dalam menyambut Pilkada yang akan dilakukan secara serentak di Indonesia. “Kementerian PAN&RB sudah berkomitmen bersama dengan Kementerian Dalam Negeri, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Badan Kepegawaian Negara (BKN), dan Kepala Aparatur Sipil Negara (KASN) untuk memberikan sanksi tegas bagi setiap PNS yang melanggar netralitas,” tegas Yuddy.

Yuddy mengingatkan, bahwa sudah ada nota kesepahaman (MoU) antara Menteri PAN&RB, Mendagri, KASN, BKN dengan Bawaslu, yang intinya memberikan penegasan untuk memberikan sanksi bagi setiap ASN atau PNS yang tidak mengindahkan UU No. 5 tahun 2014 dan UU No. 23 Tahun 2014.

“Intinya mewajibkan kepada PNS untuk bersikap netral, tidak boleh mendukung salah satu calon, tidak boleh menggunakan aset pemerintah, dan tidak boleh mempengaruhi,” ujar Yuddy.

Ia menegaskan,  setiap pelanggaran terhadap larangan ini, akan dikenakan sanksi sedang sampai berat, yaitu kenaikan gaji ditunda, kenaikan pangkat ditunda, promosi jabatan ditunda. Berat yaitu pangkatnya diturunkan atau diberhentikan secara hormat dan tidak hormat. “Tidak ada ringan lagi, ” tegas Yuddy.

Sebelumnya, mutasi yang sempat akan dipaksakan Penjabat Bupati Kabupaten Lombok Utara (KLU) Ashari SH MH juga mendapat tanggapan keras dari mantan Bupati KLU nonaktif H Djohan Sjamsu. Menurut Djohan, mutasi yang dipaksakan menjelang pilkada itu dinilai sangat tidak etis. Lebih-lebih kata dia, saat ini sudah memasuki akhir tahun anggaran. Karena mutasi diakhir tahun anggaran kata dia, akan berdampak tidak baik bagi pemerintahan Lombok Utara.(*)

Sumber: BISNISNEWS.TV

editor: Apink Alkaff

[modal_login_button size=btn-large align=rhl-left]

About UTARAKITA

UTARAKITA
Portal berita dan petualangan yang menyajikan sudut pandang berbeda