Kalangan petani, masyarakat kecil yang paling banyak mendapatkan dana bantuan sosial Kube Dinas Sosnakertran.(*)

Politisasi Anggaran Mulai Meresahkan – UTARAKITA

LOMBOK UTARA: Pemilukada Kabupaten Lombok Utara (KLU) yang notabene adalah pesta demokrasi justru mulai berdampak buruk kepada masyarakat kecil. Jurus-jurus politisasi sisa anggaran yang dilakukan segelintir oknum pejabat mulai meresahkan warga.

Bantuan-bantuan sosial yang sejatinya diterima warga Lombok Utara kabarnya dibekukan segelintir oknum pejabat KLU. Mereka takut, dana bantuan sosial ini disalahgunakan menjelang Pemilukada KLU ini.

Seperti yang terjadi di Program Kelompok Usaha Bersama (Kube) Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertran) Kabupaten Lombok Utara (KLU). Dalam program ini, seribu kepala keluarga (KK) sejatinya sudah menerima bantuan masing-masing Rp 2 juta per kepala. Seharusnya, program Kube ini bisa dimanfaatkan sekitar 3.500 warga Lombok Utara.

Hal itu dibenarkan Kabid Pemberdayaan Sosial Dinsosnakertran KLU, Husni Thamrin. ‘’Betul, dalam program Kube ini, setiap KK mendapat bantuan Rp 2 juta. Satu kelompok mendapat bantuan 20 juta,’’ kata Husni kepada Utarakita.com, Selasa (20/10).

Kenapa Program Kube ini tidak bisa dicairkan sekarang? Husni tidak bisa menjelaskan. Yang jelas kata dia, pencairan dana Kube ini baru bisa dilakukan setelah Pemilukada Lombok Utara 9 Desember 2015 mendatang.

Kenapa harus setelah pemilukada? Husni menyebutkan, hal itu sudah merupakan kesepakatan Kepala Dinsosnakertran. Kesepakatan dengan siapa? Husni kembali tidak bisa menjelaskan.

Nasib hampir sama dialami Dinas Pariwisata KLU. Kadis Dinas Pariwisata Muhadi SH mengaku, sampai hari ini pihaknya baru mendapatkan asupan anggaran (Uang Pengganti) senilai Rp 170 juta. Sementara saat ini sudah memasuki akhir tahun anggaran.

Dalam APBD Perubahan, anggaran dana yang akan dikelola dinas plat merah ini sebesar Rp 2,3 miliar. ‘’Anggaran Dinas Pariwisata dalam APBDP sebesar Rp 2,3 miliar,’’ ungkap Muhadi.

Dengan waktu yang tersisa hanya dua bulan, Muhadi terkesan pesimis bisa maksimal menyerap penggunaan anggaran dinas yang dipimpinnya. Kendati demikian, Muhadi mengaku akan bisa menyerap anggaran sampai kisaran 60 hingga 70 persen.

Melihat muai amburadulnya administrasi keuangan KLU saat ini, predikat Wajar Tanpa Pengecualian untuk kabupaten termuda di NTB ini bakal terancam. Keterlibatan sejumlah oknum pejabat yang mempolitisasi sisa anggaran di akhir tahun ini akan berdampak buruk bagi pelayanan masyarakat. Bahkan, akan berdampak negatif secara langsung terhadap perekonomian Lombok Utara. (Apink Alkaff)

[modal_login_button size=btn-large align=rhl-left]

About UTARAKITA

UTARAKITA
Portal berita dan petualangan yang menyajikan sudut pandang berbeda