Semiloka pencegahan korupsi yang menghadirkan KPK dan BPKP di Pemda KLU, (12/11)

Cegah Korupsi, Pemda KLU Undang KPK dan BPKP —UTARAKITA

LOMBOK UTARA – Pemkab Lombok Utara melalui Inspektorat bekerjasama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi dan Badan Pemeriksa Keuangan Pusat menggelar seminar dan lokakarya (semiloka). Semiloka yang mengusung tema Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi digelar di aula Kantor Bupati Lombok Utara (12/11).

Acara ini dihadiri hampir seluruh kepala satuan kerja perangkat daerah KLU, sejumlah anggota DPRD KLU, dan tokoh masyarakat serta elemen pemuda KLU.

Dalam sambutannya, Penjabat Bupati Lombok Utara H Ashari SH MH yang diwakili Setda Lombok Utara Drs Suardi mengungkapkan, gelaran semiloka ini diharapkan bisa membantu Pemkab Lombok Utara dalam mencegah korupsi. ‘’Sosialisasi ini diharapkan bisa membantu pemerintah daerah dalam mengawal pengeksekusian dana dari segala sumber,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Satgas Korsupsi KPK RI Asep Rahmat Suwanda mengatakan, potensi korupsi ada dalam penggangaran, misalnya dalam perencanaan APBD. Kesalahan yang kerap kali ditemukan kata dia, penggangaran yang belum sesuai dengan ketentuan. Dan penyusunan anggaran penerima piutang daerah dalam APBD belum sepenuhnya berpedoman pada Permendagri Nomor 27 tahun 2013.

Selain itu sambungnya, hal lain yang kerap menjadi permasalahan adalah dana hibah atau bantuan sosial. ‘’Masalah – masalah ini yang biasanya kami temukan, terkait hibah atau bansos. Biasanya kerap kali penerimaan hibah atau bansos tidak dimuat dalam penjabaran APBD yang mana menimbulkan ketimpangan,” terangnya.

Untuk itu, digelarnya koordinasi ini untuk mendorong pengelolaan APBD sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku, yang mana juga untuk mengidentifikasi permasalahan, risiko, dan penyebab pada bidang APBD.

‘’Supervisi ini diharapkan menurunkan potensi tingkat korupsi khususnya didaerah,” katanya.

Sementara itu, perwakilan BPKP Pusat M Bahdin yang juga selaku Direktur Pengawasan Lembaga Pemerintahan Bidang Perekonomian dan Lainnya mengatakan, masalah umum yang biasanya dialami oleh pemda di Indonesia belum memilki prosedur operasional baku (SOP) untuk menetapkan target pemungutan dan pelaporan pajak daerah, penetapan target PAD tidak berdasarkan pada potensi, dan adminitrasi pengelolaan pajak oleh pemda yang belum tertib.

‘’Masalah yang dialami ini biasanya lebih condong pada SDM. Harapan saya di Lombok Utara peran DPPKAD dan Inspektorat KLU mesti dimaksimalkan,” tandasnya.(Ahmad Rohadi).

Editor : Apink Alkaff

 

 

[modal_login_button size=btn-large align=rhl-left]

About apink alkaff

apink alkaff
Tentang penulis: Lahir di Mambalan, Gunungsari, Lombok Barat, NTB. Pernah bekerja sebagai wartawan Lombok Post selama 10 tahun (2002-2012). Juga pernah menjadi kuli tinta di Jawa Pos News Network (2007-2008). Sempat juga menjadi jurnalis LKBN Antara Mataram (2015). Dan kini, menulis di Utarakita.com