10 Agustus, Poltekpar Negeri Lombok Dibangun

Mataram – Setelah melalui perjuangan panjang, pembangunan gedung Politeknik Pariwisata Negeri Lombok (PPL) segera terwujud. Rencananya, pembangunan gedung senilai Rp 1,5 triliyiun ini akan dimulai 10 Agustus 2017 di Puyung, Lombok Tengah. Sesuai kontrak, pembangunan gedung tahap pertama ini dijadwalkan kelar sampai 31 Desember 2017.
“Pemenang tender pembangunannya dari BUMN (PT Berantas). Semoga peletakan batu pertamanya bisa dilakukan Presiden RI bersamaan dengan peresmian masjid di Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika,” kata Prof Ahmansyah, Deputy Menpar dalam Rapat Koordinasi Persiapan Pembangunan Poltekpar Negeri Lombok di hotel Lombok Raya, Jumat (4/8).

Peserta rakor persiapan pembangunan Poltekpar Lombok di Hotel Lombok Raya

Dihadapan puluhan Kadus Puyung dan pelaku pariwisata NTB, Ahmansyah membeberkan sejarah sampai PPL ini bisa berdiri di Lombok. Menurut dia, merepukan satu kebanggaan bagi masyarakat Lombok akan hadirnya kampus bergensi ini. “Di daerah lain, Poltekpar Negeri selalu menjadi perguruan tinggi favorit. Saya juga yakin poltekpar negeri Lombok ini pun akan menjadi kampus rebutan,” kata deputy yang membawahi enam poltelpar negeri se-Indonesia ini.
Ahmansyah memastikan, bahwa Poltekpar Negeri Lombok ini merupakan salah satu solusi penting untuk mengembangkan pariwisata Lombok secara khusus dan Indonesia timur umumnya. Bahkan sebutnya, sektor pariwisata akan menjadi sektor unggulan yang kelak akan menjadi penyumbang devisa negara terbesar.
Khusus untuk NTB yang sektor pariwisatanya tengah berkembang pesat, Ahmansyah juga optimis, kehadiran Poltekpar Negeri Lombok akan memberikan dampak positif besar bagi kemakmuran masyarakat NTB. “Nantinya, kampus ini akan berstandar internasional dengan fasilitas berkelas dunia,” ujarnya.
Memang, dalam proses pembangunan gedung PPL sempat mendapat ganjalan dari segelintir warga setempat. Pasalnya, ada sejumlah warga setempat yang mengaku menjadi ahli waris atas sebagian tanah dari 20 hektar lahan yang akan digunakan untuk pembangunan PPL ini. Padahal, lahan 20 hektar yang letaknya berdampingan dengan IPDN itu sudah jelas-jelas bersertifikat dan atas nama Pemprov NTB.
Di pengadilan negeri, kasus ini dimenangkan Pemprov NTB. Dan kini kasusnya masuk tahap banding. Sempat juga, kasus ini mencuat dalam rakor tersebut. Penggunaan lahan produktif untuk pembangunan gedung PPL ini pun dipertanyakan peserta rakor.
Terkait hal itu, Kadis Pariwisata NTB, HL Muhammad Faozal menjelaskan, persoalan kepemilikan tanah 20 hektar tersebut. Soal gugat menggugat kata Faozal, sedang dalam proses hukum. “Kalau pun nantinya pemerintah kalah dalam proses hukum, pemerintah siap membayar lahan yang dipersoalkan tersebut,” tegasnya.
Soal penggunaan lahan persawahan, Faozal yang di dampingi salah satu Asisten Bupati Loteng menyebutkan, sesuai tata ruang Pemda Loteng, lahan untuk pembangunan PPL ini bukan kawasan persawahan. “Jika IPDN boleh membangun kampus di kawasan itu, kenapa pembangunan Poltekpar Negeri ini persoalkan,” ungkap Faozal.(*)

Apink Alkaff

[modal_login_button size=btn-large align=rhl-left]

About apink alkaff

apink alkaff
Tentang penulis: Lahir di Mambalan, Gunungsari, Lombok Barat, NTB. Pernah bekerja sebagai wartawan Lombok Post selama 10 tahun (2002-2012). Juga pernah menjadi kuli tinta di Jawa Pos News Network (2007-2008). Sempat juga menjadi jurnalis LKBN Antara Mataram (2015). Dan kini, menulis di Utarakita.com