Diduga Pungli, Kasek Satap Mekar Sari Didatangi Warga

“Setahun kelola anggaran sekitar Rp 441.400.000”
LOBAR – Ketenangan warga lembah Desa Mekar Sari, Kecamatan Gunungsari, Lombok Barat terusik. Kepala Sekolah Satu Atap (Satap) SD, SMP, dan SMA Mekar Sari, Musasofyan, dituding melakukan praktik pungutan liar.
Untuk diketahui, di NTB ini satu-satunya kepala sekolah satu atap yang menangani siswa SD sampai SMA. Sementara, kualitas tenaga pengajar sangat jauh dari kata layak. Apalagi jika bicara kualitas, tenaga pengajarnya pun asal ada. Dari sekitar 18 tenaga pengajar yang ada, guru yang berstatus negeri tidak lebih dari empat orang.
Padahal jumlah murid SD-nya saja 237 orang, SMP 130 siswa, dan jumlah murid SMA-nya 87 orang. Jika setiap murid SD mendapat dana BOS Rp 800 ribu, maka sekolah ini menerima dana dari murid SD saja sekitar Rp 189.600.000 per tahun. Dan jika 130 murid SMP mendapat bantuan dana BOS sebesar Rp 1 juta per tahun, sekolah ini pun menerima anggaran sebesar Rp 130 juta per tahun.
Itu belum termasuk dana BOS untuk 87 siswa SMA. Jika setiap siswa SMA mendapat bantuan Rp 1.400.000 per tahun, maka sekolah ini menerima bantuan untuk murid SMA saja sebesar Rp 121.800.000. Artinya, dalam setahun sekolah di lembah Mekar Sari ini mengelola anggaran sekitar Rp 441.400.000 per tahun.

Musyawarah pembahasan pungutan di Sekolah Satu Atap Mekar Sari, Lombok Barat.

Untuk mengisi kekurangan guru, kasek yang dikenal sebagai juragan tanah ini melakukan sistem yang dianggapnya cukup bagus. Yakni, guru kelas SD diberikan tugas mengajar siswa SMP atau SMA. Tak heran, padatnya rombongan belajar tiga tingkatan di satu sekolah ini kerap menimbulkan persoalan. Terutama terkait masalah dana bantuan siswa. Parahnya, dugaan kecurangan yang dilakukan oknum kasek dan oknum ketua komite ini sudah lama dicurigai masyakat.
Karena merasa sekolahnya ada di kawasan pedalaman dan lereng bukit yang jauh dari pantauan dinas, kepala sekolah yang sudah 16 tahun mengajar di sekolah satu atap ini kerap mengeluarkan kebijakan yang tidak populis. Salah satunya dengan melakukan pemotongan dana bantuan program Kartu Indonesia Pintar secara sepihak.
Tidak terima dengan ulah oknum kasek yang sudah berlangsung cukup lama ini, puluhan warga Mekar Sari kesal. Mereka sempat akan melabrak kediaman Musasofyan Jumat malam (4/8) lalu. “Malam itu masyarakat marah. Mereka mau mendatangi rumah kepala sekolah untuk minta penjelasan soal adanya pungutan yang dilakukan oleh kepala sekolah dan kroninya,” kata Seriah, salah seorang tokoh masyarakat berusia 60 tahun ini.
Syukurnya, masa yang malam itu terkonsentrasi di rumah Amak Seriah, masih bisa ditenangkan Kades setempat, Nasrudin. Keesokan harinya, setelah mendengar adanya aksi malam itu, pihak sekolah melayangkan surat undangan bernomor 398/820/MKS/2017 untuk membahas pemotongan maupun penggunaan dana program Kartu Indonesia Pintar 2017.

Warga dan murid Sekolah Satu Atap Mekar Sari mengikuti jalannya musyawarah dari luar aula.

Pertemuan itu digelar di lantai dua sekolah satu atap yang letaknya di lereng lembah Mekar Sari. Ratusan warga yang sudah cukup lama kesal dan curiga dengan cara memimpin Kasek Musasofiyan inipun berjubel memenuhi aula. Tidak itu saja, pertemuan dadakan itu juga dihadiri petugas kepolisian, petugas TNI AD, Kades Mekar Sari, dan sejumlah tokoh masyarakat setempat.
Tidak itu saja, pertemuan yang didominasi kuam ibu-ibu juga disaksikan para murid SD, SMP, dan SMA setempat. Alhasil aula pertemuan cukup sesak pengunjung. Belum lagi sejumlah warga yang duduk di luar halaman sekolah.
Tanpa banyak cakap, begitu Ketua Komite, H Hafisudin membuka jalannya diskusi, sejumlah warga yang kritis langsung mencecar kasek dan ketua komite terkait sejumlah pemotongan dana yang seharusnya menjadi hak murid. “Kenapa pihak sekolah memotong Rp 500 ribu atas dana Kartu Indonesia Pintar Rp 1 juta per murid itu? Dan kenapa dana yang sudah diberikan kepada mantan siswa yang sudah menikah juga ditarik kembali?” tanya Amak Seriah mewakili pertanyaan yang sama dari ratusan warga lain.
Sebagian besar warga Mekar Sari tidak saja curiga dengan ulah kasek, namun mereka juga bersepakat mencurigai keterlibatan ketua komite sekolah yang juga Ketua BPBD Mekar Sari ini.
Rahdi, salah seorang tokoh muda Mekar Sari juga angkat suara. Lelaki yang juga bertugas menjaga kamtibmas Mekar Sari ini juga menyampaikan pertanyaan yang penuh kecurigaan. “Anak saya dapat bantuan Rp 450 ribu. Pertanyaannya, kemana potongan dana Rp 75 ribu tersebut?” kata Rahdi.
Konon kata Rahdi, pemotongan dana Rp 75 ribu itu untuk diberikan kepada siswa lain yang tidak mampu dan tidak kebagian bantuan. Nyatanya tegas Rahdi, murid-murid yang katanya tidak mampu itu tidak pernah mendapatkan santunan apa-apa dari pihak sekolah. “Kenapa anak-anak itu tidak terima? Kemana uangnya digunakan?” lantang Rahdi dengan nada tinggi.

Kasek Sekolah Satu Atap Mekar Sari, Musasofyan.

Tidak sampai disitu. Rahdi juga melayangkan protes keras lantaran anaknya sempat dipukul oleh salah seorang oknum guru setempat. “Ingat, jangan sekali-kali mekukul anak! Saya bisa tuntut anda dengan pasal perlindungan anak,” tegas Rahdi.
Menanggapi cecaran pertanyaan masyarakat, Kasek Musasofyan berkelit. Kasek beristri dua ini malah menyinggung soal pelesir gratis yang dibiayai sekolah belum lama ini. “Kenapa anda-anda mempersoalkan dana-dana itu? Kenapa anda-anda tidak memikirkan bagaimana anak-anak didik anda yang saya bawa pelesir gratis itu,” ungkap Musasofiyan dengan wajah tegang.
Tentu jawaban kasek itu sangat menyimpang dari pertanyaan warga. Jawaban itu pun menimbulkan keriuhan di tengah warga yang hadir. Anehnya lagi, soal potongan-potongan dana lain yang dilakukan pihak sekolah. Musasofyan mengaku, dana potongan itu dipergunakan untuk membantu anak yatim yang sekolah di Mekar Sari. Termasuk bantuan untuk anak yatim menjelang hari raya idul fitri lalu.
Kasek yang juga Ketua Konsorsium Satap Wilayah Utara ini juga mengaku sampai menjual seekor sapi milik pribadi untuk biaya sekolah anak didiknya. Maklum, selain memiliki satu mobil Ayla terbaru dan satu pick up, kasek ini juga dikenal sebagai tuan tanah dan punya banyak sapi piaraan.

Salah satu ruang kelas Satap Mekar Sari, Gunungsari, Lobar.

Di tempat sama, pihak sekolah melalui bendahara barunya, Sahar, mengakui adanya pemotongan sebesar Rp 25 ribu per anak. Pemotongan itu kata Sahar, digunakan untuk membantu keperluan murid-murid lain yang tidak mampu beli seragam.
Konyolnya, belum semua pertanyaan dan protes wali murid dijawab pihak sekolah maupun ketua komite, tiba-tiba Kepala Desa Mekar Sari, Nasrudin, menghentikan muayawarah tersebut secara sepihak tanpa kompromi. Alasannya, kades yang pernah dipenjara karena kasus penggelapan dana PKBM ini mengaku akan menghadiri acara di tempat lain.
Alhasil, cara kades menghentikan musyawarah sekolah ini menyisakan ketidakpuasan warga Mekar Sari. ”Masalah ini belum selesai,” ungkap sejumlah warga yang kesal.
Belakangan, setelah adanya protes wali murid, pihak sekolah dikabarkan akan mengembalikan dana-dana yang pernah dipotong tersebut. “Masyarakat sudah sejak lama sangat marah dengan oknum kepala sekolah maupun ketua komite sekolah satu atap ini. Pokoknya kasus ini harus diteruskan dan dituntaskan. Jika tidak ditindaklankuti oleh aparat berwenang, saya takut masyarakat bertindak anarkis,” tandas Rahdi dan sejumlah warga yang masih belum puas dengan hasil rapat itu. (*)

About UTARAKITA

UTARAKITA
Portal berita dan petualangan yang menyajikan sudut pandang berbeda