Mutasi Dipaksakan, Enam Kadis Terancam Digeser – UTARAKITA

4
6
Sejumlah pejabat Kabupaten Lombok Utara saat menandatangani pernyataan netralitas dalam Pilkada KLU belum lama ini.

Lombok Utara – Sepertinya, mutasi di lingkup Pemda Kabupaten Lombok Utara (KLU), Nusa Tenggara Barat akan dipaksakan. Informasinya, mutasi yang sarat muatan politik ini akan dilakukan minggu ini. ‘’Informasi yang saya dapat, mutasi akan dipaksakan Senin (14/9) ini,’’ kata sumber Utarakita.

Kadis dikbudpora KLU Suhrawardi
Kadis dikbudpora KLU Suhrawardi

Kabarnya kata sumber yang minta namanya tidak disebutkan, mutasi ini bakal menggeser posisi enam kepala dinas. Antara lain, Kadis Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Sosnakertran), Intiha, Kadis Pertanian Perkebunan Kehutanan Kelautan Peternakan (PPKKP), Hermanto, Kadis Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga (Dikbudpora), Suhrawardi. Kadis Pekerjaan Umum Pertambangan dan Energi (PU Tamben), Raden Nurjati, Kadis Kesehatan, dr H Benny Nugroho, dan Kadis Perdagangan Perindustrian Koperasi dan UKM (Perindagkop UKM), Abdul Hamid juga berpeluang digeser.

Kadis PU Tamben Raden Nurjati bersama jajarannya.
Kadis PU Tamben KLU Raden Nurjati (kiri) bersama jajarannya.

Ada dua kandidat kuat yang diprediksi bakal mengisi kursi Intiha, Kadis Sosnakertran adalah Agustisno (Kabag Ekonomi) atau Musripin (Kabid Nakertran). Jabatan Kadis PU Tamben Raden Nurjati diperkirakan akan diganti mantan Kabid Bina Marga Rusdi ST. Sedangkan jabatan Kadis Kesehatan diprediksikan akan diemban Direktur RSU Tanjung dr Lalu Baharudin.

dr H Benny Nugroho Kadis Kesehatan
dr H Benny Nugroho Kadis Kesehatan

Untuk posisi Kadis Dikbudpora, Kadis PPKKP, dan Kadis Perindagkop UKM akan diisi oleh sejumlah pejabat eselon dua yang digeser dari posisinya.

Selain pejabat eselon dua, manuver mutasi yang dilakukan Penjabat Bupati KLU Ashari SH MH ini juga diprediksi bakal menyeret sejumlah pejebat eselon tiga. Seperti, Kabid Cipta Karya Dinas PU dan Kabid Rehabilitasi Sosial Disosnakertran, dan beberapa posisi sekelas kabid lainnya.

Kadis PPKKP Hermanto bersama jajarannya.
Kadis PPKKP Hermanto bersama jajarannya.

Hebatnya, mutasi yang dipaksakan ini dilakukan tanpa rekomendasi Menteri Dalam Negeri (Mendagri). ‘’Jika mutasi dilakukan tanpa rekomendasi Mendagri, mutasi ini melanggar Undang Undang nomor 5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara,’’ kata sumber tadi.

Asisten 1 H Kholidi Holil
Asisten 1 H Kholidi Holil

Sayangnya, Asisten 1 Bidang Pemerintahan Hukum dan Kesra H Kholidi Holil yang dikonfirmasi mengaku belum mengetahui soal rencana mutasi tersebut. ‘’Maaf, saya belum tahu informasi mutasi itu, saya sedang di Bima mendampingi rombongan Musabakah Tilawatil Quran KLU,’’ kata mantan Kadis Pendapatan ini via telepon. (Apink Alkaff) Chad Williams Womens Jersey

4 KOMENTAR

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.