You are here
Home > HUKUM > Pemprov NTB Kalah, Kasus Lahan Poltekpar Negeri Lombok

Pemprov NTB Kalah, Kasus Lahan Poltekpar Negeri Lombok

Mataram – Ini tamparan cukup keras bagi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat diakhir masa kepemimpinan TGH Zainul Majdi. Dalam kasus sengketa lahan pembangunan gedung Poltekpar Negeri Lombok di Puyung, Lombok Tengah, Pemprov NTB dinyatakan kalah. Artinya, gugatan Ainuddin SH MH and Partner di tingkat banding dikabulkan untuk seluruhnya.
Dalam kasus ini, Suryo, warga Jalan Babatan 1/15 Surabaya, melalui kuasa hukumnya Ainuddin SH MH menggugat Pemprov NTB yang membangun gedung Poltekpar Negeri Lombok di atas lahan miliknya di daerah Puyung, Lombok Tengah. Meski masih dalam proses hukum, Pemprov NTB tetap bersikukuh melakukan pembangunan gedung Politeknik Pariwisata Negeri tersebut.
Di tingkat Pengadilan Negeri Praya, kasus sengketa lahan Poltekpar Negeri ini dimenangkan Pemprov NTB. Hanya saja, di tingkat banding, perkara ini dimenangkan pihak Suryo. “Benar, kami menang di tingkat banding. Pengadilan tinggi mengabulkan gugatan untuk seluruhnya,” kata Ainuddin, kuasa hukum pembanding kepada Utarakita.com.
Dalam amar putusan tertanggal 4 Desember 2017 menyatakan sah dan berkekuatan hukum bahwa sebidang tanah sengketa seluas 41,5 hektar adalah berasal dari Charles Petrus Van Leeuwen alias Adji Pramono yang diperoleh dari almarhum ayahnya John Van Leeuwen. Pengadilan tingkat banding juga menyatakan sah dan berkekuatan hukum akta hibah No. 12 tertanggal 15 Januari 1993 yang dibuat oleh dan di hadapan notaris/PPAT R. Juliman Reksohadi SH.
Pada poin ketiga amar putusan juga menyatakan, obyek sengketa berupa sebidang tanah seluas 41,5 hektar yang terletak di Desa Puyung, Kecamatan Jonggat, Lombok Tengah yang diatasnya berdiri satu unit bangunan kantor Waker, satu unit bangunan kepala mess, delapan bangunan mess, 10 unit bangunan staf, satu unit rumah kepala gudang, satu unit bangunan gudang, satu lapangan tenis, adalah merupakan milik penggugat (Suryo).
Pengadilan banding juga menyatakan sertifikat HGU No. 3 yang diterbitkan Turut Tergugat (kantor Pertanahan Loteng) tanggal 19 Agustus 1982 atas obyek sengketa tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Untuk itu, Pengadilan Tinggi menghukum tergugat 1 dan 2 (Pemprov NTB dan Kantor Pertanahan Loteng) untuk menyerahkan obyek sengketa kepada penggugat dengan seketika dan tanpa syarat. Dan memerintahkan tergugat 1 dan 2 untuk mengosongkan obyek sengketa baik secara sukarela atau dengan bantuan aparat kepolisian.
Kendati demikian, Kuasa Hukum Penggugat, Ainuddin mengaku siap membuka diri untuk melakukan negosiasi ulang. Artinya, Pemprov NTB harus segera membeli lahan 41,5 hektar tersebut dari penggugat. “Ya, kita membuka diri dengan Pemprov NTB,” tandas pengacara yang juga Ketua HPI NTB ini. (*)

Apink Alkaff

 

UTARAKITA
UTARAKITA
Portal berita dan petualangan yang menyajikan sudut pandang berbeda
Top