You are here
Home > EKONOMI BISNIS > Sapta Pesona tak Cukup untuk Kelola Pariwisata NTB

Sapta Pesona tak Cukup untuk Kelola Pariwisata NTB

“283 Usaha Pariwisata NTB sudah Bersertifikat Halal”
Mataram – Mengelola pariwisata Lombok Sumbawa tidak cukup mengandalkan Sapta Pesona. Selain tujuh pedoman pariwisata itu, para pelaku usaha pariwisata Lombok harus menambahkan sertifikat halal untuk setiap produk dan aktivitasnya. Baik untuk restauran, maupun pelayanan hotel haruslah berstandar halal.

Untuk itu, Pemprov NTB melalui Dinas Pariwisata terus melakukan gerakan halal tourism. “Sejauh ini sudah ada 283 usaha pariwisata Lombok Sumbawa sudah bersertifikat halal,” kata Kadispar NTB, HL Muhammad Faozal dalam sosialisasi standarisasi usaha pariwisata di hotel Lombok Raya, Mataram, Senin (31/7).
Dari 283 usaha wisata itu jelas Faozal, 255 rumah makan dan 28 retauran (hotel) sudah mengantongi sertifikat halal. “Kita memberikan dana stimulan kepada pelaku usaha pariwisata yang ingin mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia,” ujar Faozal kepada puluhan pelaku wisata dan instansi terkait yang hadir dalam sosialisasi tersebut.
Aktivitas usaha pariwisata halal ini terkait kebutuhan wisatawan, ketersediaan makanan dan minuman halal serta kemudahan fasilitas bersuci dan beribadah. Bahkan kata Faozal, sarana fasilitas dan pelayanan juga harus tidak bertentangan dengan norma-norma kesusilaan dan ayari’at Islam juga termasuk salah satu poin yang harus bersertifikat halal.

Terkait standarisasi halal tourism ini, NTB merupakan satu-satunya tujuan wisata halal dunia yang mempunyai perangkat peraturan daerah (perda). Tepatnya, Perda nomor 2/2016 tentang Pariwisata Halal.
Perda ini tidak saja mengikat para pelaku usaha pariwisata, tetapi sejumlah organisasi pariwisata Lombok Sumbawa harus bersandar pada ketentuan ini. Dan yang paling penting, masyarakat NTB selaku tuan rumah halal tourism.
“Konsep pariwisata halal kita adalah menyandingkan halal tourism dengan wisata konvensional. Bukannya membuat pariwisata kovensional berhadapan dengan wisata halal,” terang Faozal.
Selain MUI, peran Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika MUI juga sangat penting. Lembaga inilah yang nantinya mengeluarkan sertifikat halal tourism di NTB. “Sertifikat halal merupakan fatwa tertulis dari MUI yang menyatakan kehalalan suatu produk sesuai syariat Islam, setelah melalui proses audit dari LPPOM MUI tentunya,” kata Dr Hj Teti Indrawati P MHum.
Sedangkan sistem jaminan halal (SJH) jelas Teti, adalah suatu pengelolaan terpadu terhadap bahan, proses, produk, sumberdaya manusia, dan prosedur untuk menghasilkan produk halal dan menjamin kehalalan secara konsisten dan berkelanjutan. “Intinya, sertifikat halal tourism ini bertujuan untuk memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastiaan produk halal bagi masyarakat. Juga untuk meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha untuk memproduksi dan menjual produk halal,” ungkap Teti. (*)

apink alkaff
apink alkaff
Tentang penulis: Lahir di Mambalan, Gunungsari, Lombok Barat, NTB. Pernah bekerja sebagai wartawan Lombok Post selama 10 tahun (2002-2012). Juga pernah menjadi kuli tinta di Jawa Pos News Network (2007-2008). Sempat juga menjadi jurnalis LKBN Antara Mataram (2015). Dan kini, menulis di Utarakita.com
http://utarakita.com
Top